Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Halamahera Tengah

Halmahera Tengah (postkotamakassarnews)

Sekertaris Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Tengah Bahri Nurdin mengatakan dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka  seluruh pelaku usaha jasa konstruksi harus memiliki keahlian dan kompetensi  keahlian atau ketrampilan serta skil sehingga pelaksanaan jasa konstruksi dilapangan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan saat memberi sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi SKK Bidang Jalan, Jembatan, Bangunan Gedung, Drainase, Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Tengah pada Kamis (7/3/2024) di aula kantor PUPR Halteng, yang diikuti 50 peserta yang terbagi dari bidang jalan, jembatan, gedung, dan drainase

Kegiatan yang terlaksana atas kerjasama Dinas PUPR dan LSP Pertakonas itu diikuti puluhan peserta dari pelaku-pelaku jasa Konstruksi di Halmahera Tengah dan sekitarnya.

Dijelaskan, saat ini Halteng lagi gencar-gencar membangun infrastruktur di semua bidang maka Dinas PUPR memandang penting melaksanakan kegiatan ini. “Sehingga dalam pelaksanaan jasa konstruksi itu dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Nomor 12 2017 tentang jasa konstruksi,”.

Pada kesempatan tersebut, Bahri  juga menyampaikan terima kasih kepada Tim LSP Pertakonas Maluku Utara yang telah hadir memberikan materi dan ujian sertifikasi kepada peserta (pelaku jasa konstruksi). “Terimakasih kepada LSP Pertakonas Maluku Utara sudah hadir disini untuk memberikan materi yang menjadi pengalaman bagi peserta sehingga pelaksanaan jasa konstruksi sesuai Undang-undang,” paparnya.

Bahri berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan dengan serius karena kegiatan tersebut sangat penting. “Peserta ini rata-rata kontraktor di bidang jasa konstruksi dengan sekian banyak pengalaman di lapangan, untuk itu perlu memiliki sertifikat jasa konstruksi sehingga kedepan tidak mengalami kendala.

Untuk itu, katanya, dengan adanya bimtek dan sertifikasi ini merupakan kesempatan berharga bagi peserta, maka kesempatan berikut perlu ada sharing ilmu dengan tim asesor, karena dalam pelaksanaan jasa konstruksi itu diawasi berbagai pihak sehingga apabila salah melangkah maka konsekuensinya adalah hukum.

Sementara itu Ketua Panitia Abubakar Ibrahim menyampaikan teknis pelaksanaan adalah undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. “Juga surat keputusan Kadis PUPR tahun 2023. Pasalnya kegiatan ini dilaksanakan di tahun kemarin, namun pertimbangan satu dan lain hal maka kegiatan ini molor dan baru dilaksanakan awal tahun ini,” katanya.

Abubakar menambahkan maksud kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada pelaku saja konstruksi baik pemda, swasta atau asosiasi yang berkualitas. Tujuannya, mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang kompeten, yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.(#)

Location:

Berbagi :